Fadli Zon: Wajar Buruh Tuntut Kenaikan Upah

Unknown 4/30/2015 01:28:00 PM

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menganggap wajar aksi buruh yang menyampaikan pendapatnya dengan turun ke jalan. Aksi unjuk rasa yang bisa dilakukan buruh bahkan dilindungi Undang Undang.

"Saya kira nasib buruh harus diperbaiki dengan kenaikan kebutuhan hidup. BBM, gas, listrik yang berdampak pada kenaikan bahan pokok dan kehidupan sehari hari," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 30 April 2015.

Atas dasar itu, kata Fadli, buruh menuntut kenaikan upah minimum, mengoreksi upah minimum lama. "Saya kira itu tuntutan yang wajar," katanya.

Politisi partai Gerindra itu mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan tuntutan buruh yang menurutnya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan industri. "Kesejahteraan buruh menopang banyak sektor. Itu perlu diperhatikan, sepanjang bisa dijangkau," katanya.

Terkait hak mogok, menurut Fadli Zon, merupakan hak buruh yang tidak boleh disepelekan. 

"Hak mogok itu melekat pada buruh dan enggak bisa dihapus itu," katanya.

Mengenai apakah pada peringatan Hari Buruh Jumat esok pimpinan DPR akan menerima audensi dari para buruh, Fadli belum mengetahuinya. Ia belum mendapat agenda akan adanya audiensi antara pimpinan DPR dengan perwakilan buruh.

Ribuan buruh dari kawasan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tanggerang dan Bekasi) akan meruah di Monumen Nasional (Monas) Jakarta pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) pada 1 Mei Jumat esok. Dua tahun lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan 1 Mei sebagai Hari Libur Nasional yang diatur dalam Peraturan Presiden yang ditandatanganinya pada 29 Juli 2013.

© VIVA.co.id 

Jokowi, George Bush dan Limusin-Limusin di KAA

Unknown 4/24/2015 08:47:00 PM

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengaku tidak tahu asal usul mobil-mobil limusin Mercedes Benz yang digunakan Presiden Jokowi dan para tamu negara dalam acara Konverensi Asia Afrika.

Kalau mobil tersebut dibeli pemerintah, menurut Fadli, itu sungguh akan menyakitkan hati rakyat Indonesia.

"Saya tidak tahu apakah mobil itu dibeli, disewa, dihibahkan atau darimana.Yang jelas mobil tersebut sungguh bagus dan sangat mewah. Kalau ini dibeli dari uang negara tentu ini akan menyakitkan hati rakyat yang saat ini harus menghadapi kehidupan berat akibat seluruh kebutuhan masyarakat harganya naik," kata Fadli Zon, kepada wartawan, di Gedung Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (23/4).

Kalau yang untuk pejabat negara seperti anggota DPR yang dikasih uang muka lanjut Fadli, itu Perpres-nya sudah dibatalkan oleh Presiden sendiri. "Kalau untuk beli mobil limusin itu tidak dibatalkan, saya tidak tahu," jelasnya.

Fadli menyayangkan sikap Jokowi yang sejak dari menjadi Wali Kota Solo mendukung pengembangan mobil nasional Indonesia, tapi di tengah jalan justru mempromosikan mobil Jerman tersebut. "Yah, termasuk saat kampanye menggunakan Bajaj segala macam, setelah jadi presiden malah lebih mewah dari presiden-presiden sebelumnya,” tegas Waketum Partai Gerindara ini.

Karena itu, Fadli menyamakan Jokowi dengan mantan Presiden Amerika Serikat (ke-43), George W Bush yang ketika kampanye menjanjikan untuk menurunkan pajak namun setelah menjadi presiden justru menaikkan pajak.

"Mungkin alasan yang digunakan Jokowi sama dengan yang digunakan George Bush. Campaingn is one thing, but government is another thing atau kampanye itu satu hal, tapi ketika memerintah maka itu hal lain lagi," ungkapnya.

Diketahui, di acara KAA, Presiden Jokowi datang ke DPR menggunakan mobil Mercedes Benz S 600 Limousine, bersama beberapa kepala negara. Dalam situs-situs penjualan mobil di Jerman, jenis kendaraan S600 anti peluru yang bukan limusin, harganya sekitar 400 ribu Euro atau sekitar Rp 6 miliar.

Mobil yang digunakan Jokowi kalau mengikuti standar international tentunya adalah mobil tahan peluru dan ini dari jenis limusin yang badannya panjang, harganya tentu di atas itu semua. Mobil jenis ini diproduksi dan dijual terbatas yaitu hanya 30.000 unit untuk seluruh dunia. (fas/jpnn.com)